Objektivitas dalam Memandang Sejarah-Budaya Banyuwangi

0
111

oleh : Jingga Kelana

Artefak adalah syarat

Setahun lalu dalam buku Perempuan dalam Dua Kisah saya mengatakan berbicara soal sejarah Banyuwangi bukan sesuatu yang gampang. Pasalnya, bukan hal yang tunggal dan sampai detik ini sumber-sumber kolonial dari sisi arkeologis belum mencukupi untuk menerangkan secara gamblang siapa Banyuwangi sebenarnya. Dialog demi dialog pun terus dilakukan hingga hari ini. Namun sayang nuansa ketimpangan bahwa kolonialisme itu buruk dan  perjuangan masyarakat lokal perlu diagungkan masih nyata ada.

Banyak kalangan mendambakan Banyuwangi punya pahlawan nasional. Keinginan itu dilatari oleh heroisme pertempuran lokal yang melibatkan banyak pejuang, di antaranya Mas Ayu Wiwit, Mas Rempeg, dan Agung Wilis. Melalui catatan Belanda generasi masa kini tahu bagaimana perjuangan mereka menumpas kekejaman penjajah. Tetapi bukankah rekontruksi sejarah di atas kertas itu tidak cukup? Meskipun kemarin ketika sarasehan sejarah ada sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan Agung Wilis dari Bali datang. Hal itu menurut saya tetap belum mampu menjawab pertanyaan, adakah benda tinggalan beliau yang masih disimpan hingga kini sehingga dapat memperkuat legitimasinya sebagai pahlawan?.

Artefak adalah unsur yang sering dilupakan orang dalam membaca sejarah. Mereka lebih suka mewarisi sifat dan sikap ketimbang bangunan dan segala hal unsur bendawi. Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial telah mengatur tentang mekanisme dan prosedur pengusulan calon pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan. Dalam persyaratan administrasi dikatakan bahwa riwayat hidup perjuangan calon pahlawan nasional mencakup hal-hal sebagai berikut: nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, tempat dan tanggal meninggal, serta riwayat perjuangan secara kronologis.

Selain itu, pihak pengusul juga harus memenuhi persyaratan dokumen di antaranya adalah foto atau gambar dokumentasi perjuangan calon pahlawan nasional, dan foto calon pahlawan nasional berukuran 5R sebanyak 3 lembar. Melalui syarat-syarat itu sudah jelas bahwa unsur artefakual yaitu foto menjadi salah satu unsur penting dalam pengajuan calon pahlawan.

Selama ini memang di Museum Blambangan dipajang sketsa dari ketiga pahlawan dari Banyuwangi. Sketsa tersebut kemudian oleh mereka yang berkepentingan dijadikan dasar argumentasi dan bukti otentik tentang gambaran figur pahlawan yang bersangkutan. Dalam syarat memang disebutkan soal adanya gambar dokumentasi namun hal itu menyangkut perjuangan dan bukan figur.

Benarkah Belanda Kejam?

Ketika di sela-sela menulis opini ini saya sempatkan untuk membaca sejumlah artikel kolonialisme di Banyuwangi. Saya penasaran dengan pertanyaan benarkah Belanda kejam? Pertanyaan itu agaknya terjawab ketika kita membaca Max Havelaar sebab pasca Multatuli (Eduard Douwes Dekker) menulis roman dengan memposisikan Saijah dan Adinda menjadi salah satu tokohnya Belanda kemudian melakukan balas budi kepada Bangsa Indonesia.

Novel Max Havelaar karua Multatuli / Sumber: BukuKita.com

Meski Max Havelaar menimbulkan kemarahan luar biasa para kaum konservatif yang ingin mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Namun di lain pihak karya ini telah membuka mata kaum ningrat Belanda tentang kebrobokan yang terjadi di tanah jajahan. Ternyata ada sisi manusiawi Bangsa Belanda yang perlu kita akui selain caci maki (baca: negatifisme) dan mitos 350 tahun terjajah yang sering tertulis dalam buku sejarah di sekolah. Bahkan, Pramoedya Ananta Toer pernah mengatakan seseorang yang tidak mengenal Multatuli praktis tidak mengenal sejarah Indonesia dan humanisme secara modern.

Sayang, dari sejumlah artikel yang terbaca saya belum menemukan sisi humanisme Bangsa Belanda yang sengaja ditulis secara gamblang dan objektif oleh penulis lokal. Sebaliknya, kekaguman demi kekaguman terhadap orang Blambangan malah diungkapkan oleh orang Belanda. Seperti yang dilakukan oleh John Scholte, yang melawat ke Banyuwangi di tahun 1921 untuk meneliti Gandrung, ia mengatakan bahwa orang Blambangan berperawakan tubuh yang tinggi pada kaum laki-laki, warna kulit terang menyolok pada kaum perempuannya, serta keserasian tubuh dan wajah yang dimiliki merupakan bukti asal-usul mereka sebagai suatu ras yang mulia di masa lalu.

Problema Sejarah-Budaya

Berdasarkan catatan-catatan Belanda eksotisme budaya di Blambangan tergambar secara jelas. Gandrung yang diteliti oleh John Scholte itu kemudian ia presentasikan dalam Kongres Kebudayaan 1926 di Surabaya dengan judul Tari Gandrung Banyuwangi.  Namun sebelum itu Tari Gandrung Banyuwangi sudah dipentaskan dalam Kongres Kebudayaan 1921 di Bandung. Berdasarkan foto yang didokumentasikan oleh Majalah Djawa memperlihatkan bahwa sang penari sudah mengenakan omprog dan kelengkapan lainnya seperti penari Gandrung sekarang. Bedanya, kalau dulu mereka memang mengenakan busana terbuka dan sekarang mengapa hal itu dianggap tabu dan negatif?.

Penari Gandrung Banyuwangi di Kongres Kebudayaan tahun 1921 di Bandung /Sumber: Nunus Supardi, 2013.

Selain aspek kekejaman Belanda yang selalu dijadikan titik tumpu penulis lokal dalam mengurai sejarah kolonialisme di Banyuwangi. Ada aspek ketidakobjektivan lain yang sangat kentara yakni peran masyarakat Banyuwangi-Hindu hampir tidak tertulis dalam sejarah lokal. Ketika masyarakat menerangkan tentang cerita Sri Tanjung sekalipun mereka hanya mampu menuturkannya hingga sebatas kematian perempuan itu. Sedangkan, aspek kelahiran kembali karena ditolong Durga yang menjadi inti cerita tidak diungkapkan.

Hal semacam itu sebenarnya adalah sebuah problema sejarah-budaya yang dewasa ini terjadi di Banyuwangi. Sejarah dan budaya lokal berusaha digiring dan dipaksa mematuhi aturan/dogma tertentu. Saya sebagai arkeolog mencoba merenung, apakah fakta semacam ini pula yang coba dipotret Multatuli dalam romannya bahwa kita bersuka cita karena memotong padi sendiri?.

Sudut pandang lain saya temukan dalam pikiran Steve Gaspersz ketika membedah buku karya Sri Margana berjudul Ujung Timur Jawa, 1763-1813: Perebutan Hegemoni Blambangan. Menurutnya, ada dua tesis menarik dalam buku itu. Pertama, kasus pendudukan VOC di Blambangan menunjukkan bahwa di wilayah ini masyarakat Islam-Jawa dan Madura memainkan peran sentral dalam ekspansi Belanda di Ujung Timur Jawa. Sebaliknya, justru komunitas Hindu yang memberikan perlawanan terhadap Belanda. Pola ini berbeda dan berlawanan dengan asumsi-asumsi umum penelitian sejarah bahwa salah satu kontribusi terbesar Islam di Nusantara adalah sebagai pelopor dalam melawan kolonialisme Belanda.

 

RIWAYAT SINGKAT PENULIS :

Jingga Kelana adalah seorang arkeolog alumnus Universitas Udayana. Sejak duduk di bangku sekolah ia aktif dalam organisasi dan pada tahun 2009 mendirikan KPHDS Kabupaten Banyuwangi. Tahun 2018 ia berhasil menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Banyuwangi sebagai implementasi dari UU tentang Pemajuan Kebudayaan. Berkat kontribusinya itu, Banyuwangi ditetapkan oleh Kemdikbud sebagai pelopor peta biru pemajuan kebudayaan.